Beritasulut.id Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan transformasi besar terhadap fungsi Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu). Jika selama ini Posyandu dikenal sebagai tempat pelayanan bagi ibu hamil dan balita, kini perannya diperluas menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 yang memperkuat posisi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan sekaligus ujung tombak pelayanan dasar pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, mengatakan perubahan ini merupakan upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan menyeluruh bagi masyarakat.
“Pemahaman lama tidak salah, tetapi sekarang fungsi Posyandu diperluas. Posyandu dihadirkan sebagai wadah terpadu agar berbagai persoalan dasar masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih menyeluruh, tidak lagi parsial,” ujarnya.
Menurut Sahaya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saling berkaitan. Salah satunya adalah penanganan stunting yang tidak hanya dipengaruhi aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sanitasi, kondisi rumah yang layak, hingga faktor ekonomi keluarga.
Karena itu, Posyandu kini berfungsi sebagai pusat koordinasi pelayanan masyarakat yang mencakup enam bidang utama, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Pada bidang kesehatan, masyarakat tetap memperoleh pelayanan bagi ibu hamil, imunisasi anak, pemantauan gizi, serta deteksi dini tumbuh kembang balita. Sementara di bidang pendidikan, Posyandu juga menjadi tempat pelaporan anak putus sekolah maupun yang berisiko putus sekolah, akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga edukasi pola asuh bagi orang tua.
Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur seperti jalan rusak, drainase tersumbat, wilayah rawan banjir, hingga kesulitan memperoleh air bersih melalui bidang pekerjaan umum. Di bidang perumahan rakyat, Posyandu juga memfasilitasi pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kebutuhan rehabilitasi rumah, dan penataan lingkungan permukiman.
Sementara pada bidang sosial, Posyandu akan mendata lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan, serta warga kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial. Adapun pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan terkait keamanan lingkungan, kenakalan remaja, potensi konflik sosial, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Sahaya mengajak seluruh masyarakat untuk aktif menghadiri kegiatan Posyandu, meskipun tidak memiliki balita atau tidak sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat harus berpindah-pindah kantor hanya untuk menyampaikan satu persoalan. Melalui Posyandu, berbagai kebutuhan dasar masyarakat dapat diketahui lebih cepat,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang diterima kader Posyandu akan diteruskan kepada perangkat daerah atau dinas teknis terkait agar segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengukuhkan Tim Pembina Posyandu Kota Kotamobagu yang dipimpin Ny. Rindah Gaib Mokoginta. Selain itu, kapasitas kader Posyandu di seluruh wilayah juga terus diperkuat melalui berbagai pelatihan agar mampu menjalankan peran baru sebagai penghubung informasi antara masyarakat dan pemerintah.
Melalui optimalisasi fungsi Posyandu ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap pelayanan dasar kepada masyarakat semakin mudah diakses, penanganan berbagai persoalan dapat dilakukan lebih cepat, serta kualitas hidup masyarakat terus meningkat melalui pelayanan yang terpadu dan tepat sasaran.
