Beritasulut.id, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Senayan Jakarta.
Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto.
3 Agenda Strategis Nasional Dibahas
Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pembahasan arah kebijakan ekonomi dan legislasi nasional ke depan. Ada 3 agenda utama yang dibahas DPR RI:
1. Fondasi Ekonomi 2027
Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini menjadi acuan awal bagi DPR dan Pemerintah dalam menyusun APBN 2027 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, stabilitas fiskal, dan kesejahteraan rakyat.
2. Evaluasi Prolegnas 2026
Badan Legislasi DPR RI menyampaikan laporan atas Evaluasi Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026. Agenda ini dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk memastikan target legislasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Revisi UU Polri
Paripurna juga mengagendakan Pendapat Fraksi-Fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. RUU ini nantinya akan diputuskan menjadi RUU Usul DPR RI sebagai langkah penguatan kelembagaan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
Komitmen DPR: Kawal Kebijakan untuk Rakyat
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR RI berkomitmen mengawal setiap pembahasan agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Rapat ini bagian dari fungsi DPR untuk memastikan setiap kebijakan ekonomi, fiskal, dan hukum memiliki landasan kuat demi Indonesia yang lebih maju,” ujar Prof. Dasco.
Rapat Paripurna ini menjadi bukti sinergi antara Eksekutif dan Legislatif dalam menyiapkan kerangka kerja pembangunan nasional Tahun Anggaran 2027. *
