beritasulut.id Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar pertemuan strategis bersama aparat penegak hukum dan lembaga desa se-Kota Kotamobagu di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat ABPEDNAS Sulut. Turut hadir Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, Kajari Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul, serta Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Stefanus B.A.N. Liow.
Selain itu, kegiatan juga diikuti pimpinan OPD Pemkot Kotamobagu, pengurus DPC ABPEDNAS Kotamobagu, para sangadi, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Stefanus B.A.N. Liow menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara BPD dan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.
“BPD merupakan mitra kerja kepala desa untuk duduk bersama, jangan saling menjatuhkan. Jika ada perselisihan antara BPD dan Sangadi, yang menjadi korban adalah masyarakat,” ujar Stefanus.
Ia juga meminta seluruh elemen pemerintahan desa mengakhiri ego sektoral dan fokus mendukung program pembangunan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Kotamobagu menekankan pentingnya menjaga kerukunan sebagai modal utama pembangunan daerah.
“Meskipun masyarakat kita majemuk, kita memiliki falsafah hidup Mototompiaan, Mototabian bo Mototanoban, yakni saling memperbaiki, saling menyayangi, dan saling mengingat. Inilah yang menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” kata Wali Kota.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kajati Sulut bersama jajaran Forkopimda yang dinilai terus mendukung stabilitas dan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa.
“Terima kasih kepada Bapak Kajati, Bapak Stefanus B.A.N. Liow, dan seluruh jajaran yang telah hadir. Kami berharap pertemuan ini semakin mempererat komitmen bersama untuk membangun desa yang lebih maju dan akuntabel,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai penguatan peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pengawasan dana desa dan pembangunan lokal.
